undang undang guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 3. undang undang guru

Dengan berdasarkan Undang-Undang Guru maupun Dosen bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus dengan melalui pendidikan profesi dan guru juga dituntut untuk dapat memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau juga D4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraD. Jakarta, 15 September 2022 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi hadiah bagi para pendidik yang selama ini tidak diakui sebagai guru. Dalam teori Hukum Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 13 T ahun . Guru yang berstatus P3K juga memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2. Perlindungan yang dimaksud adalah hak atas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Sesuai dengan Undang-Undang No. Undang-Undang No. Kemudian cecara umum terhadap guru yang melakukan pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksbi berdasarkan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya. Pengertian Guru Menurut Undang-Undang No. Ruang lingkup penyediaan layanan PAUD meliputi PAUD jalur formal dan PAUD jalur. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8K views•54 slides. Undang-Undang Guru dan Dosen. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. (2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama,Guru sebagai sebuah profesi tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Mampu melakukan. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahuiNOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kontek Zaman: Tantangan dan Peluang John Naisbitt dalam bukunya berjudul High Tech, High Touch memberikan perhatian terhadap keseimbangan antara realitas. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dasar Pelaksanaan Sertifikasi Guru Beberapa dasar hukum pemberlakuan program. Menimbang: bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang. bagaimana guru itu maka dalam hal ini perlu mengkaji tentang arti guru yang dikemukakan oleh para pakar dan ahli pendidikan yakni diantaranya: 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. '%'"%$(,!,!-3"%$()'6'03. com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menuai polemik. Jl. Dasar hukum Permendikbud 38 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Kompetensi ini dapat dilihat dari. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5K views•21 slides. Atas persetujuan bersama antara DPR RI dengan Presiden maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hak guru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 hingga Pasal 44, antara lain: Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta. dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari. 19. 14 Tahun 2005. Guru profesional dituntut memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. - Pasal 1. 2. Seharusnya guru dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut mestinya tidak dikriminalisasi dan dipidanakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Dengan adanya peraturan tersebut berarti batas akhirpada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Guru dan Dosen; Mengingat : 1. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 4. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Akan tetapi awal tahun ini, Menteri Nadiem Makarim memberikan aturan melalui Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 bahwa gaji guru honorer bisa didapatkan 50% dari dana BOS reguler. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; Kewajiban Guru. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1460, jdih. kemdikbud. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Mengingat : 1. sebenarnya saat ini guru di Indonesia sudah memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Hilangnya Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas. RUU yang menggabungkan 3 undang-undang, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menghapus soal Tunjangan Profesi Guru ( TPG ). Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. didiknya. Guru Bimbingan dan Konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang. TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang bulan September 2022 ini mulai dibahas di DPRRI diluar dugaan yang mendapat kontroversi pro-kontra di masyarakat ternyata masalah kesejahteraan pengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ac. Guru profesional dituntut memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. 1) Subijanto, “Profesi Guru sebagai Profesi yang M enjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen”, Jurnal Pendidikan dan Keb udayaan, Balitbang Kemendikbud, Jak arta, 2007, hlm. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN. Membagikan kembali Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 sebagai pengingat bersama. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai Aparat Sipil Negara (ASN). Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tenta ng Guru, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 jelas dinyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. bahwasanya baik Guru maupun Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Ayat (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8 : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuanUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang. !51ol" >i>"c"" ds9sm9?im"?@?@" " #'2'1"l" " ='1'%"?(,'():?(,'()"!(!"/'()",!%'-2*,",$()'(u" l< [*0*"','1'7"+$(,!,!-"+045$2!4('1",$()'(". 15 Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. provinsi, perlu membentuk Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak; b. Dalam salah satu Bab Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor,. Nomor. CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. edu Academia. d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang. Pada tahun 2005, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,Undang-Undang Guru dan Dosen No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan adanyaPELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN GURU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN PADA UPT SMA NEGERI 1 LUWU UTARA. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003 menerangkan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara khusus mengatur mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi dimana pengaturan mengenai guru, dosen, dan pendidikan tinggi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. Category : Kompetensi Guru. Pendidikan Guru Penggerak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2. 01/2022; 4 Kompetensi Guru Yang Harus dimiliki. Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Pd Disusun Oleh: Kelas V B : Kelompok 2 Maulidatul Habibah (15311546) Nirma (15311549) Rizkiyatul Faridah (15311524) Silqy Silvani (15311526) PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT ILMU AL-QUR’AN (IIQ) JAKARTA TA 2017/. Prinsip inklusi dan kesetaraan dalam. "Saat ini guru wajib punya kualifikasi S1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru. uu no 14 tentang guru dan dosen Wahyu Puji Yuwono 13K views•12 slides. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Uu no. Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013; Mengingat : 1. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia. Bab II pasal 3 uu guru dan dosen no. 1) Subijanto, “Profesi Guru sebagai Profesi yang M enjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen”, Jurnal Pendidikan dan Keb udayaan, Balitbang Kemendikbud, Jak arta, 2007, hlm. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. Undang-undang Guru dan dosen merupakan perjuangan panjang mewujudkan hak azasi pendidik. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 GURU Mengajar Mengevaluasi peserta didik Mendidik Membimbing Menilai Melatih Mengarahkan ; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru; Mengingat : 1. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa guru akan memperoleh jaminan kehidupan yang sejahtera, seperti selain mendapatkan gaji pokok,. 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam undang undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa kompetensi guru dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Guru memang sudah selayaknya mendapatkan tunjangan profesi, dan semestinya pemerintah tidak pilih kasih memberikan kesejahteraan kepada guru. Sebagai guru profesional guru wajib: (a) memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana/diploma empat; (b) memiliki kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; (c) memiliki. Berikut ini adalah bunyi dari 9 Kode Etik Guru Indonesia terbaru yang telah disempurnakan. KETENTUAN PENUTUP; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2005. Guru. 2. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 3. Meskipun pada awalnya di beberapa bagian. Pasal 14 UU GD Nomor 14 Tahun 2005, Ayat (1) Menegaskan : Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. 7 Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 dan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 Bab VI tentang standar pendidik dan tenanga kependidikan Pasal 28, syarat-syarat guru diantaranya: a. 2020/No. Akan tetapi, dalam pasal 9A ayat 2 aturan baru persentase tersebut tidak berlaku selama pandemi Covid-19. UU ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. UNDANG-UNDANG. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang­-undang tentang Guru dan Dosen; Mengingat : 1. P3GTK - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen selengkapnya dapat dilihat di. Hak seorang guru dalam tugas keprofesionalan adalah; memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social; mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai. Dasar hukum Permendikbudristek 54 tahun 2022 tentang Sertifikat Pendidik Guru dalam Jabatan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan. 1. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 21. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam. Baru masuk ke parlemen Times Indonesia (30/8/2022). Peraturan Perundang-undangan. SERTIFIKASI BAGI GURU YANG DIANGKAT SEBELUM TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4 dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Apa yang dimaksud dengan profesional? 4. dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Hal yang baru lagi adalah tidak hanya guru yang berstatus PNS saja bisa menjadi kepala sekolah. KOMPETENSI PEDAGOGI. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200 5 tentang Guru dan Dosen diterbitkan mengingat perlu dilakukannya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pihaknya ingin melakukan relevansi terhadap semua aturan untuk kemajuan pendidikan. Berdasarkan hasil Kongres Persatuan Guru Rebuplik Indonesia (PGRI) pada 21-25 November 1973 tentang Kode Etik Guru. “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui. SANKSI 7. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 5 Di Indonesia Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini lahir karena guru dan dosen yang tidak sedikit jumlahnya (sekitar 3 juta), yang tersebar diseluruh pelosok. Sentralisme pendidikan masih belum. Ada prosedur yang mengatur tentang pengangkatan serta pemberhentian guru dan dosen. Dian Andryanto. pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Guru dan Dosen; Mengingat : 1. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa Guru. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;Masalah utama guru, yaitu kompetensi di bawah standar, kualifikasi akademik yang tidak memenuhi syarat, dan guru yang belum bersertifikat pendidik. Diujung dari semua harapan tersebut adalah guru sebagai pengemban cita-cita besar tersebut, karena coretan pena serang guru adalah bangunan karakter bangsa ini kedepan. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2003 E. Abstrak Dalam konteks pendidikan, guru sebagai salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat strategis dan banyak mengambil peran di dalam. Pasal 5 ayat (2). Undang -Undang Guru No. profesi tersebut. Undang-Undang Guru. 74 Tahun 2008 tentang Guru,yakni : Merencanakan pembelajaran; Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu; Guru Honorer. melaksanakan. PEMERINTAH PUSAT. Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban guru diatur dalam ketentuan Pasal 14 – Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *)'2"*. Perpres No 123 Tahun 2020.